MediaEmpatPilar – Jakarta – Kabar penindakan tegas bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin mengemuka. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni kembali melanjutkan peninjauannya di lokasi terdampak karhutla, kali ini di Guntung Damar, Kalimantan Selatan. Di tengah upaya gigih pemadaman api yang tak kunjung padam, Menhut Raja Antoni memberikan peringatan keras: pemerintah akan menindak tegas siapapun pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi, tanpa sedikitpun pandang bulu.
Menhut Raja Antoni di Guntung Damar: Instruksi Presiden Jelas!
Kunjungan Menhut Raja Antoni ke Guntung Damar pada Minggu (23/8/2026) bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk komitmen langsung pemerintah dalam menangani bencana karhutla yang kerap melanda Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut, ia secara lugas menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi pemerintah dalam mengatasi karhutla.
Penegasan ini bukan tanpa dasar. Menhut Raja Antoni menyebutkan bahwa instruksi dari Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas dan gamblang. “Saya kira perintah Pak Presiden Prabowo jelas, tanpa pandang bulu. Baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas,” ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa tidak ada ruang bagi pihak manapun yang dengan sengaja melakukan pembakaran dan merugikan masyarakat luas.
Tindakan Tegas: Puluhan Kasus Diproses, Sembilan Tersangka Sudah Ditetapkan
Komitmen penindakan tegas ini bukan hanya janji belaka. Menhut Raja Antoni membeberkan data konkret yang menunjukkan seriusnya pemerintah. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Dirjen Gakkum) Kementerian Kehutanan saat ini tengah menangani 42 kasus yang berkaitan dengan karhutla. Berbagai tahapan telah dilakukan dalam penanganan perkara ini, mulai dari pemberian peringatan administratif hingga tindakan penyegelan lokasi.
Dari puluhan kasus tersebut, hasilnya mulai terlihat. “Di kami, di Gakkum Kehutanan sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah disegel, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka,” kata Menhut. Angka sembilan tersangka ini menjadi bukti nyata bahwa proses hukum sedang berjalan dan pelaku-pelaku pembakaran mulai teridentifikasi serta dimintai pertanggungjawaban.
Kolaborasi Penegakan Hukum: Polisi Juga Ikut Bertindak
Penegakan hukum terkait karhutla tidak hanya diemban oleh Gakkum Kehutanan. Menhut Raja Antoni juga menyebutkan bahwa pihak Kepolisian turut aktif memproses 52 kasus karhutla lainnya. Ini menunjukkan sinergi antar lembaga penegak hukum yang solid dalam menghadapi kejahatan lingkungan ini. Di Kalimantan Selatan sendiri, sudah ada tiga tersangka yang berhasil diproses oleh Kepolisian.
Yang menarik, para pelaku yang diproses ini beragam. “Macam-macam, ada gabungan antara korporasi dan individu. Jadi kita tidak pandang bulu ya. Siapapun yang melakukan pembakaran dengan cara sengaja yang merugikan masyarakat, maka akan ditindak secara tegas,” tegas Raja Antoni. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa tidak ada “pemain besar” atau “pemain kecil” dalam kasus karhutla; semua yang terbukti bersalah akan menghadapi konsekuensi hukum yang setimpal.
Fokus Penanganan Karhutla: Prioritas Masyarakat dan Sinergi Lintas Sektor
Meskipun penegakan hukum menjadi prioritas, Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa upaya pemadaman di lapangan tetap berjalan seiring. Pemerintah saat ini memprioritaskan penanganan titik-titik karhutla yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, kolaborasi intensif dilakukan antara berbagai pihak.
Sinergi terlihat jelas dari kehadiran Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) di garis depan. Tak hanya itu, kementerian dan lembaga terkait juga turut bahu-membahu. Kerja sama lintas sektor ini adalah kunci utama dalam menanggulangi karhutla secara efektif, baik dari sisi pencegahan, pemadaman, maupun penegakan hukum.
Rapat Koordinasi dan Komitmen Berkelanjutan
Sebelum tiba di Guntung Damar, Menhut Raja Antoni diketahui juga telah melakukan peninjauan di Penggalaman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada hari yang sama. Rangkaian peninjauan ini kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi penanganan karhutla yang melibatkan berbagai pejabat penting.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakajati Kalsel Arip Zahrulyani, Tenaga Ahli Kepala Badan BNPB TNI Purn Brigjen Herman Hidayat, Kabid PKSDAR Rudi Herlambang, Kepala Stasiun Klimatologi Kalsel Damanik, Kepala Stasiun Meteorologi Kalsel Ota, hingga Walikota Banjarbaru Erna Lisa Halaby. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan keseriusan dan komitmen multi-pihak dalam memerangi karhutla dan menjaga kelestarian lingkungan serta kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan.
