MediaEmpatPilar.com – Jakarta Barat, 31 Juli 2025 – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menyelenggarakan rapat pembinaan dan evaluasi. Acara yang berlangsung di kantor Walikota Jakarta Barat lantai 2 ini juga menjadi wadah peningkatan kapasitas bagi Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT).
Walikota Jakarta Barat, Bapak Uus Kuswanto, memimpin langsung rapat yang dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Kepala Bagian Kepemerintahan, Bapak Rano Rachmat Effendi, dan Kepala Bagian Keuangan, Bapak Sastro. Turut hadir perwakilan dari masing-masing kecamatan, kelurahan, LMK, RW, dan RT yang menjadi ujung tombak pelayanan di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, Bapak Uus Kuswanto mengingatkan seluruh peserta akan pentingnya memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Beliau menekankan bahwa pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat sangatlah vital agar warga memahami secara menyeluruh berbagai aspek penting, mulai dari administrasi, keuangan, perencanaan aset, hingga digitalisasi.
Lebih lanjut, rapat ini juga menghadirkan pemateri dari BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Edi Bawano, yang menyampaikan urgensi kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Beliau menekankan bahwa perlindungan jaminan sosial ini sangat krusial sebagai jaring pengaman bagi keluarga saat terjadi musibah atau risiko yang tidak diinginkan.
Sementara itu, perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bapak Fahrul Fallah, juga memberikan informasi penting terkait Sensus Ekonomi. Beliau mengumumkan bahwa pada bulan Agustus mendatang, petugas BPS akan mulai melakukan pendataan perekonomian di seluruh wilayah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Jakarta Barat untuk menyatukan visi dan misi dalam melayani masyarakat. Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera.
Notulensi Rapat Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan, Kelurahan, serta Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Kamis, 31 Juli 2025
Waktu: 08:00 WIB s.d. selesai
Tempat: Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat, Lt. 2
Pimpinan Rapat : Walikota Uus Kuswanto
Dihadiri
Bapak Rano Rachmat Effendi (Kepala Bagian Kepemerintahan)
Bapak Sastro (Kepala Bagian Keuangan)
Kepala Bagian Hukum
Bapak Edi Bawano (BPJS Ketenagakerjaan)
Bapak Oktofianus Jonathan (Media Suara)
Bapak Fahrul Fallah (Badan Pusat Statistik)
Perwakilan Kecamatan, Kelurahan, LMK, RW, dan RT se-Jakarta Barat
Poin-Poin Hasil Rapat:
* Peningkatan Kapasitas dan Tupoksi:
* Walikota Jakarta Barat, Bapak Uus Kuswanto, mengingatkan bahwa setiap lembaga, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga LMK, RW, dan RT, harus memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing secara optimal.
“Pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat perlu diperkuat agar warga memiliki pemahaman yang baik mengenai, Administrasi, Pengurusan surat-menyurat dan dokumen kependudukan.
“Keuangan: Pengelolaan keuangan di tingkat lembaga dan pemahaman akan bantuan sosial.
“Perencanaan Aset & Digitalisasi: Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan pengelolaan data.
“Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Pemateri dari BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Edi Bawano, menyampaikan bahwa kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan sangat penting.
“Kepesertaan ini berfungsi sebagai perlindungan dan jaminan finansial bagi keluarga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan kerja atau kematian. “Diharapkan seluruh LMK, RW, dan RT dapat menjadi motor penggerak untuk mensosialisasikan pentingnya program ini kepada masyarakat.
“Sensus Ekonomi 2025.
Perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bapak Fahrul Fallah, menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi. “Petugas BPS akan mulai turun ke lapangan pada bulan Agustus 2025 untuk mendata kondisi perekonomian masyarakat. “Dimohon kerja sama dari seluruh pihak, khususnya LMK, RW, dan RT, untuk membantu kelancaran proses pendataan ini demi akurasi data yang akan digunakan sebagai dasar kebijakan ekonomi.
Rapat ditutup dengan harapan bahwa seluruh peserta dapat menindaklanjuti poin-poin yang telah disampaikan dan berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan masyarakat yang prima.
Editor : Peri Ryan
